Kemudahan Akses Kredit Dorong Sektor Pariwisata Bali

28-05-2025 / KOMISI XI
Wakil Ketua Komisi XI Fauzi Amro bersama tim usai pertemuan di Denpasar, Bali, Rabu (28/5/2025). Foto: Bianca/vel

PARLEMENTARIA, Denpasar - Komisi XI DPR RI mendorong peran aktif dan kolaborasi konkret antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia (BI) dalam mengakselerasi pertumbuhan sektor pariwisata di Bali. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi XI Fauzi Amro dalam kunjungan reses Komisi XI ke Denpasar, Bali, Rabu (28/5/2025).

 

Fauzi menyoroti potensi besar pariwisata Bali yang selama ini menjadi penopang ekonomi dan kebanggaan daerah. Ia menekankan pentingnya ekosistem keuangan OJK yang melibatkan Pemda, bank-bank Himbara (Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Mandiri, dan Bank Tabungan Negara), Bank Pembangunan Daerah (BPD), serta lembaga penjamin seperti Jamkrindo dan Jamkrida.

 

Dalam konteks pariwisata, ekosistem ini diharapkan dapat memfasilitasi akses kredit yang mudah, seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) atau skema pendanaan lainnya bagi pelaku usaha di sektor pendukung pariwisata.

 

"Kita harapkan nanti OJK dan bank-bank Himbara serta penjamin bisa melakukan pemberian kredit, akselerasi kredit yang mudah, apakah itu KUR atau dana apapun yang memang di-treatment untuk membantu," ujarnya kepada Parlementaria, di Denpasar, Bali.

 

Akselerasi kredit ini diharapkan menyasar langsung sektor pendukung pariwisata seperti perhotelan, penginapan, industri makanan, dan katering. Dengan adanya dukungan permodalan yang terjamin dan bunga yang terjangkau, geliat perekonomian untuk mendukung pariwisata diharapkan akan semakin terwujud.

 

Sementara itu, Politisi Fraksi Partai NasDem ini juga menekankan peran BI melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Peran BI dalam TPID diharapkan tidak hanya menjaga stabilitas harga komoditas yang memengaruhi inflasi, tetapi juga memastikan likuiditas perbankan untuk mendukung pembiayaan sektor pariwisata.

 

"Apa yang memengaruhi inflasi? Daging, bawang merah, bawang putih, susu. Itu kan untuk ditopang. Siapa pelakunya? UMKM," jelasnya, menegaskan bahwa kemudahan akses modal, pendidikan, dan dukungan lainnya bagi UMKM sangat krusial dalam rantai pasok pariwisata.

 

"Sayang kalau BI dan OJK tidak membuatkan dan tidak membantu pemerintah daerah dengan TPKAD dan TPID dalam konteks peningkatan taraf hidup, berkontribusi terhadap sektor pembangunan, berkontribusi terhadap devisa perekonomian, devisa pariwisata, dan berkontribusi mensejahterakan masyarakat Bali," pungkas perwakilan Komisi XI, menutup dengan slogan "Pariwisata Maju, Indonesia Kuat, Bali Sejahtera."

 

Diketahui, ekonomi Bali tumbuh impresif didukung dengan tingkat inflasi yang terkendali. Inflasi Bali mencapai 2,30% yoy. Sementara itu, sektor pariwisata masih menjadi menjadi sumber pertumbuhan ekonomi Bali, diikuti oleh sektor keuangan, sektor pertanian dan industri pengolahan.

 

Kredit di Bali tumbuh positif meski rata-rata pertumbuhan kredit 2025 sebesar 6,71%yoy. Strategi prioritas BI di Bali, diantaranya adalah menyeimbangkan pertumbuhan Bali utara dan selatan, mempertahankan Bali sebagai destinasi wisata dunia terbaik, dan mencari breakthrough di tengah realokasi anggaran. (bia/aha)

BERITA TERKAIT
Ekonomi Global Tak Menentu, Muhidin Optimistis Indonesia Kuat
15-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa ketidakpastian ekonomi global yang utamanya dipicu konflik di berbagai belahan dunia,...
BI Harus Gencar Sosialisasi Payment ID Demi Hindari Misinformasi Publik
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Balikpapan — Peluncuran Payment ID sebagai identitas tunggal transaksi digital terus disorot. Meskipun batal diluncurkan pada 17 Agustus 2025...
Komisi XI Minta BI Lakukan Sosialisasi Masif Penggunaan ID Payment
14-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Batam-Komisi XI DPR RI menyoroti isu Payment ID yang belakangan menuai polemik di tengah masyarakat. Polemik tersebut terjadi lantaran...
PPATK Jangan Asal Blokir Rekening Masyarakat
13-08-2025 / KOMISI XI
PARLEMENTARIA, Makassar - Pemblokiran puluhan juta rekening oleh Pusat Pelaporan Analisis Transaksi dan Keuangan (PPATK) menimbulkan polemik. Diberitakan di berbagai...